Batas penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam syarat program Rumah DP Rp 0 naik dari semula Rp 7 juta menjadi 14 juta. Sasaran target program Rumah DP Rp 0 dinilai berubah.
Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai batas penghasilan awal yang berkisar Rp 7 juta pun tak ‘membumi’. Sebab, sasaran target program ini berat untuk mengeluarkan cicilan dari pendapatan mereka.
“Dari target pasaran angka Rp 7-8 juta itu rasanya nggak realistis, dengan masalah membayar cicilan rumahnya. Kalau tipe rumah yang ditawarkan sekarang rumah susun itu, kemungkinan cicilannya bisa angka antara Rp 3-4 juta, jadi kalau misalnya angka mereka punya Rp 8 juta, itu nggak mungkin, karena biasanya dengan angka begitu 30% dari pendapatan mereka harus menyicil rumah,” kata Yayat.
Menurut Yayat, target masyarakat berpenghasilan rendah dengan gaji kisaran Rp 7 juta pun dinilai berat. Apa lagi, kata Yayat, ditambah dengan syarat warga ber-KTP DKI Jakarta.
“Kalau 30% cicil rumah, kemudian mereka punya utang-utang yang lain, ya nggak mungkinlah bisa bayar. Dan kedua itu ber-KTP DKI, jadi kalau ber-KTP DKI dengan angka segitu, apa lagi mereka punya tunggakan, kewajiban cicilan-cicilan lainnya, berat gitu bagi masyarakat berpenghasilan segitu,” ujarnya.
Yayat menilai naiknya batasan penghasilan Rp 14 juta berdampak bergesernya sasaran target Rumah DP Rp 0. Menurut Yayat, warga yang berpenghasilan Rp 14 juta lebih mapan dan bekerja di sektor informal.
Foto: Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumay (22/4/2016) (Ari Saputra/detikcom)
|
“Nah sekarang kalau dinaikin Rp 14 juta, berarti mau dikemanain yang Rp 7-8 juta ini? Makin nggak punya rumahlah mereka. Artinya ada yang tidak sesuai terkait dengan rencana merumahkan mereka-mereka yang berpenghasilan rendah. Berarti ada sasaran yang tidak sesuai, yang tidak tepat ketika menetapkan target, tahu-tahu sasaran targetnya performance-nya, kemampuannya, terbatas,” ucap Yayat.
“Kalau Rp 14 juta berarti kelompok sasarannya berbeda. Rp 14 juta itu mungkin mereka-mereka yang katakanlah sudah lebih mapan, mereka orang-orang yang pekerja formal. Kalau mereka yang kantungnya pas-pas, berat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Yayat mempertanyakan nasib warga yang berpenghasilan kisaran Rp 7 juta. Hal apa yang ditawarkan untuk kelas ini agar mendapatkan rumah layak huni.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan video ‘Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, Program Rumah DP Rp 0 Jalan Terus’: