Arahkompas.com – Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut orang dengan gaji Rp 15 juta lebih sehat dan pintar dibandingkan mereka yang berpenghasilan Rp 5 juta menuai tanggapan kritis dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir ganda di tengah masyarakat.
“Kalau nggak gatel, ya nggak perlu digaruk. Meskipun saya yakin maksudnya baik,” ujar Irma kepada wartawan, Selasa (20/5/2025). Ia menekankan bahwa pernyataan Menkes bisa ditinjau dari dua sisi: positif dan negatif.
Di satu sisi, Irma memahami bahwa Budi ingin mendorong masyarakat agar sehat dan cerdas guna meningkatkan daya saing dan pendapatan. Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pernyataan tersebut dapat dianggap merendahkan kelompok masyarakat berpenghasilan lebih rendah. “Jika yang dilihat negatifnya, tentu dianggap merendahkan orang yang berpendapatan Rp 5 juta karena dianggap tidak sehat dan tidak cerdas,” imbuhnya.
Irma pun mengajak Menteri Kesehatan untuk lebih fokus pada persoalan mendesak dalam sektor kesehatan, seperti transparansi layanan medis dan pengawasan terhadap praktik rumah sakit dan dokter. Ia menyebut masih banyak persoalan yang perlu dibenahi ketimbang membuat pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi.
“Saya hanya ingin mengingatkan Menkes, bahwa ada yang lebih prioritas untuk dibenahi ketimbang bicara yang akhirnya dapat dimultitafsirkan. Yaitu agar rumah sakit dan dokter tidak jualan obat dan alat, karena itu yang membuat biaya kesehatan jadi mahal,” tegasnya.
Irma juga membandingkan sistem layanan kesehatan Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia. Ia menyebut pasien di sana bisa memperoleh obat dan alat medis yang sama dengan harga jauh lebih terjangkau. Menurutnya, efisiensi dan pengawasan yang lebih ketat harus menjadi prioritas agar layanan kesehatan di Indonesia dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tak hanya itu, ia turut menyoroti permasalahan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) serta tata kelola rumah sakit yang dinilai masih belum transparan. Irma menyebut sudah banyak korban yang tidak terungkap karena alasan menjaga kepercayaan publik, padahal tindakan semacam itu justru dapat menutupi kejahatan.
“Menurut saya, kejahatan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apa pun,” ujarnya menegaskan.
Pernyataan Budi sebelumnya disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Double Check” dengan tema Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo? di Jakarta, Sabtu (17/5/2025). Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan bahwa agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045, pendapatan per kapita warga harus mencapai USD 14 ribu atau sekitar Rp 15 juta per bulan.
Ia menyatakan bahwa pendapatan sebesar itu hanya bisa diraih jika masyarakat memiliki kesehatan dan kecerdasan yang baik. “Apa sih bedanya orang yang gajinya Rp 15 juta sama Rp 5 juta? Cuma dua. Yang gaji Rp 15 juta pasti lebih sehat dan pintar,” ujar Budi saat itu.
Meski pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks mendorong Indonesia Emas 2045, respons kritis dari parlemen mencerminkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.