Arahkompas.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Kebijakan tersebut memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif bagi pemilik kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajak serta menjaga ketertiban administrasi kendaraan di ibu kota.
Program ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025. Melalui aturan tersebut, pemerintah memastikan seluruh denda yang muncul akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan akan dihapus secara otomatis selama periode program berlangsung. Dengan demikian, masyarakat hanya perlu melunasi pokok pajak tanpa tambahan biaya denda.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menegaskan bahwa pemutihan ini diberikan untuk meringankan beban warga sekaligus memperkuat disiplin pembayaran pajak kendaraan. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi dorongan positif bagi para wajib pajak yang sempat mengalami kendala finansial atau administratif sehingga belum dapat melunasi kewajibannya tepat waktu. Ia juga menilai langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat menjelang akhir tahun.
Selain memberikan keringanan administratif, pemerintah juga memastikan proses pemanfaatan program berlangsung mudah dan efisien. Seluruh penyesuaian penghapusan denda dilakukan melalui sistem data pajak daerah, sehingga pemilik kendaraan dapat langsung membayar tanpa perlu melakukan pengajuan tambahan. Ketentuan tersebut dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi tata kelola pajak daerah.
Menariknya, masyarakat tidak hanya dapat mengurus pembayaran pajak secara tatap muka di kantor Samsat. Pemerintah menyediakan opsi pembayaran melalui layanan daring, salah satunya aplikasi Signal, guna memudahkan pemilik kendaraan yang memiliki keterbatasan waktu. Dengan fitur tersebut, warga Jakarta bisa mengurus kewajiban pajak tanpa harus hadir secara fisik di gerai pelayanan. Kebijakan ini sejalan dengan transformasi digital pelayanan publik yang terus didorong pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, program pemutihan juga diyakini turut memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Menjelang tutup tahun, pemerintah berharap kebijakan ini mampu mempercepat realisasi target penerimaan pajak daerah. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan, pendapatan yang terkumpul dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah warga menyambut baik kebijakan tersebut. Mereka menilai pemutihan denda pajak kendaraan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki administrasi kepemilikan kendaraan tanpa beban sanksi tambahan. Selain itu, penyediaan pembayaran secara digital dianggap sebagai kemudahan signifikan di tengah aktivitas masyarakat yang padat.
Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak menunda proses pembayaran hingga mendekati batas waktu. Dengan melakukan pembayaran lebih awal, risiko antrean panjang maupun gangguan teknis pada sistem dapat diminimalkan. Selain itu, hal ini diharapkan menciptakan budaya disiplin dalam pemenuhan kewajiban pajak secara berkelanjutan.
Program serupa sebelumnya juga pernah digelar oleh sejumlah daerah lain di Indonesia. Namun, pemberian keringanan oleh Pemprov DKI Jakarta selalu menjadi perhatian karena jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini tergolong paling tinggi secara nasional. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi warga pada tingkat individu, tetapi juga menyumbang kontribusi signifikan bagi pengelolaan fiskal daerah.
Dengan adanya fasilitas pemutihan hingga akhir Desember, pemerintah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Warga diharapkan segera memeriksa status pajak kendaraan masing-masing dan menyelesaikan kewajibannya agar tidak lagi menanggung beban administrasi di masa mendatang. Selain membantu diri sendiri, kepatuhan warga juga turut mendukung keberlanjutan pembangunan di Jakarta.