Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemantauan sekaligus evaluasi penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC), Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu malam, 4 Januari 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kelancaran mobilitas masyarakat serta meningkatkan aspek keselamatan selama periode libur akhir tahun yang dikenal memiliki tingkat pergerakan tinggi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa hasil evaluasi menunjukkan penyelenggaraan angkutan Nataru 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan dengan baik dan terkendali. Sejak dimulai pada 18 Desember 2025 hingga melewati puncak arus balik, kondisi lalu lintas secara umum dinilai lancar. Menurutnya, tidak terdapat gangguan signifikan yang menghambat pergerakan masyarakat di jalur utama darat, khususnya jalan tol dan akses penyeberangan.
Selain kelancaran, aspek keselamatan juga mengalami peningkatan dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. Aan menjelaskan bahwa perbaikan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan transportasi. Koordinasi antara kementerian, kepolisian, operator jalan tol, serta pemerintah daerah dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas arus lalu lintas selama masa libur panjang.
Evaluasi ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depan. Kemenhub menyatakan bahwa hasil pemantauan dan analisis selama Nataru akan dirumuskan sebagai bahan persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2026. Dengan demikian, pola pengaturan lalu lintas, manajemen rekayasa jalan, serta pembatasan operasional angkutan barang dapat disempurnakan sejak dini.
Seiring berakhirnya periode Nataru, pengaturan khusus yang sebelumnya diterapkan juga resmi dihentikan. Pembatasan angkutan barang serta pengaturan lalu lintas di jalan tol dan penyeberangan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama, dinyatakan tidak lagi berlaku. Kebijakan tersebut selama ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan dan meminimalkan risiko kecelakaan di titik-titik rawan.
Dari sisi penegakan dan pengawasan lalu lintas, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat capaian positif. Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho, mengungkapkan adanya penurunan angka kecelakaan selama periode Nataru. Jumlah kecelakaan tercatat turun sekitar tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih jauh, angka fatalitas korban meninggal dunia mengalami penurunan signifikan hingga 27,12 persen.
Agus juga menyoroti berkurangnya peristiwa menonjol selama Nataru. Jika pada tahun sebelumnya terdapat tiga kejadian besar yang menjadi perhatian, pada periode ini jumlahnya menurun menjadi satu peristiwa. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan efektivitas pengendalian lalu lintas serta meningkatnya kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku.
Sementara itu, dari perspektif operator jalan tol, PT Jasa Marga mencatat volume kendaraan yang sesuai dengan proyeksi awal. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Purwantono, menjelaskan bahwa hingga Minggu siang, sekitar 2,85 juta kendaraan telah kembali melalui jaringan jalan tol dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan. Angka tersebut menunjukkan bahwa arus balik telah mendekati puncak dan bergerak sesuai perkiraan.
Berdasarkan data Jasa Marga, arus kendaraan didominasi dari arah timur dengan porsi sekitar 46 persen. Sementara itu, kendaraan dari arah barat menyumbang sekitar 29,2 persen dan dari arah Bogor sebesar 23 persen. Untuk arus dari arah timur, pergerakan terbagi relatif seimbang antara pengguna Tol Trans Jawa dan jalur dari arah Bandung.
Rivan menambahkan bahwa puncak mobilitas masyarakat terjadi pada 20 Desember 2025 dengan volume sekitar 189 ribu kendaraan. Puncak berikutnya tercatat pada 24 Desember 2025 dengan jumlah kendaraan mencapai 201 ribu unit. Setelah periode tersebut, arus lalu lintas berangsur menurun dan bergerak lebih landai, terutama pada jalur Trans Jawa menuju Jakarta.
Kondisi lalu lintas yang terkendali juga berdampak pada kebijakan rekayasa jalan. Jasa Marga menilai tidak diperlukan lagi penerapan skema contraflow, termasuk di titik pertemuan strategis seperti Kilometer 66. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kepadatan yang relatif rendah dan kelancaran arus kendaraan.
Secara keseluruhan, evaluasi angkutan Nataru tahun ini menunjukkan hasil yang positif. Kelancaran arus lalu lintas, penurunan angka kecelakaan, serta sinergi antarlembaga menjadi catatan penting bagi pemerintah. Temuan tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi nasional, khususnya dalam menghadapi periode mobilitas tinggi pada agenda besar berikutnya.
 di JMTC.){kind=link}