Korupsi Migor Disebut buat Danai Isu Tunda Pemilu, Ini Kata Cak Imin

Ketua Umum (Ketum) PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara soal isu kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO diduga untuk mendanai wacana penundaan Pemilu 2024. Cak Imin justru mempertanyakan balik soal wacana penundaan pemilu yang dia anggap sudah tutup buku.

“Lah, wong usulan pemilunya sudah ditolak banyak pihak, enggak jalan lah, enggak ada,” kata Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25 April 2022).

Cak Imin menegaskan dirinya sebagai pengusul penundaan gelaran pemilu, mengaku tak pernah mendengar kasak-kusuk pendanaan itu.

“Sebagai saya yang ngusulin, saya nggak pernah dengar itu,” ujarnya.

Masinton Kuak Dugaan Pendanaan Wacana Pemilu

Diberitakan sebelumnya, Masinton Pasaribu mengungkapkan memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diduga merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23 April 2022).

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap ide ‘3 periode’ yang dilontarkan sejumlah petani plasma. Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.

“Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Begron itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana. Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu. Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul,” kata politikus PDIP itu.

“Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, gitu lo, kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng. Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng.

“Ya iya, dong (didalami Kejagung). Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung, maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” katanya.

Untuk diketahui, dugaan itu sebelumnya sempat disampaikan oleh Masinton lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” kata Masinton (@Masinton), dilihat, Minggu (24 April 2022).