42.385 Pekerja Terdampak PHK pada Semester I 2025, Jawa Tengah Paling Banyak

Tiga provinsi mencatatkan jumlah korban PHK terbanyak. Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan 10.995 pekerja, disusul Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, dan Banten dengan 4.267 pekerja terdampak. Kondisi ini mencerminkan tekanan yang cukup signifikan terhadap sektor ketenagakerjaan di wilayah-wilayah tersebut.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka PHK tahun ini mengalami lonjakan sebesar 32,19 persen. Pada Januari hingga Juni 2024, tercatat 32.064 pekerja menjadi korban PHK. Kenaikan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya dalam merumuskan strategi stabilisasi ketenagakerjaan di tengah tantangan ekonomi global dan nasional.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwar Sanusi, menyampaikan bahwa peningkatan tren PHK pada 2025 cukup mencolok, terutama pada awal tahun. Salah satu pemicu utamanya adalah penutupan sejumlah perusahaan tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen tekstil besar di Indonesia.

Menurut Anwar, sektor industri yang paling banyak menyumbang angka PHK berasal dari tiga bidang utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor ini dinilai cukup rentan terhadap dinamika pasar dan tekanan biaya produksi yang meningkat.

“Trennya memang agak lebih tinggi di awal 2025, tapi pada bulan Juni, datanya menunjukkan penurunan dibanding bulan sebelumnya,” jelas Anwar dalam keterangannya. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus menelaah penyebab utama kenaikan PHK tersebut, mengingat beberapa kasus masih dalam proses administrasi.

Meskipun terjadi penurunan kasus PHK di bulan Juni, pemerintah tetap waspada terhadap potensi lonjakan susulan. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain adalah ketidakpastian pasar ekspor, penurunan permintaan konsumen, dan tantangan kompetitif di tengah tren digitalisasi serta otomatisasi di sektor industri.

Kemenaker menyatakan akan memperkuat program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, dan mendorong diversifikasi lapangan kerja sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Selain itu, upaya kolaborasi lintas sektor dengan dunia usaha juga terus diintensifkan guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Dengan kondisi ini, tantangan dunia kerja pada 2025 menuntut adaptasi cepat baik dari sisi pekerja maupun pengusaha. Pemerintah pun diharapkan semakin sigap dalam merespons dinamika pasar tenaga kerja agar potensi PHK dapat ditekan seminimal mungkin dan peluang kerja baru bisa tercipta lebih luas.