“Keputusan pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis,” kata Doni.
Selain memberlakukan larangan mudik, sampai saat ini pemerintah juga terus menggiatkan masyarakat untuk #ingatpesanibu dalam menjalankan protokol kesehatan mencakup pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tidak hanya oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah daerah.
“Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret,” ucap Doni.
Menurutnya, masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. Untuk itu, diperlukan kerja sama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah agar dapat mengurangi potensi penyebaran.
“7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” kata Doni.
Para pejabat pemerintah juga diharapkan mengikuti keputusan pelarangan mudik. Dalam sosialisasinya kepada masyarakat, narasi mudik yang dikeluarkan para pejabat tersebut harus sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Tidak boleh ada satupun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya,” tegas Doni.
(rea)
