ArahKompas.com –Â Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajukan usulan menarik terkait penggunaan kebijakan work from home (WFH) sebagai strategi untuk mengatasi puncak arus balik Lebaran 2024. Menurut Budi Karya, penerapan WFH ini diharapkan dapat membantu meredakan lonjakan lalu lintas yang diperkirakan terjadi pada Selasa dan Rabu pekan depan, tepatnya pada tanggal 16-17 April 2024.
Alasan di balik usulan ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik yang kembali ke tempat asalnya setelah berlibur Lebaran. Menurut proyeksi Kementerian Perhubungan, lonjakan arus balik cenderung terjadi pada hari Minggu dan Senin, yang diakibatkan oleh kembalinya masyarakat ke rutinitas sehari-hari setelah berakhirnya libur panjang Lebaran.
Dalam keterangannya di kantor Kemenhub, Menhub Budi Karya menjelaskan, “Arus balik itu terjadi pada Minggu dan Senin, karena Senin itu terakhir libur. Kita melihat bahwa waktunya ini sangat pendek dibanding (arus) mudik.” Oleh karena itu, penerapan WFH pada hari Selasa dan Rabu diharapkan dapat memberikan kelonggaran bagi masyarakat dalam menyesuaikan diri kembali dengan rutinitas kerja mereka.
Meskipun demikian, Budi Karya menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap diskusi dan akan diajukan kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan persetujuan. Belum ada kepastian apakah kebijakan ini akan berlaku khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau juga akan melibatkan sektor pekerja lainnya. “Nanti kita akan bahas,” tambahnya.
Sementara itu, momentum libur Lebaran diperkirakan akan berlangsung hingga Senin, 15 April 2024, yang masih termasuk dalam tanggal cuti bersama. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat membantu mengelola arus balik dengan lebih efektif.
Keputusan untuk menerapkan WFH sebagai upaya mengatasi lonjakan arus balik Lebaran menunjukkan responsifnya pemerintah dalam menghadapi tantangan transportasi yang muncul selama masa libur. Dengan memberikan alternatif bekerja dari rumah, diharapkan dapat mengurangi tekanan pada sistem transportasi serta meminimalisir risiko kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Usulan ini juga mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan memberikan opsi WFH, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung produktivitas kerja sambil tetap memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.
Kini, kita menantikan keputusan lebih lanjut dari pemerintah terkait usulan ini, sembari berharap bahwa langkah-langkah yang diambil akan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak terkait.
Baca juga: Pramuka Tak Lagi Wajib, Mendikbudristek Nadiem Makarim Bebaskan Inovasi!
Sumber: Kumparan.
 pada puncak arus balik.){kind=link}