Arahkompas.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengumumkan hasil efisiensi anggaran dari seluruh mitra kerja Komisi I hingga Komisi XII melalui akun Instagram @dpr_ri. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.
Sejak 12 hingga 13 Februari 2025, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang bermitra dengan 13 komisi di DPR RI menggelar rapat di Senayan guna membahas efisiensi anggaran. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, sebanyak 73 K/L mengalami penyesuaian anggaran. Tiga K/L dengan anggaran terbesar turut mengalami pemangkasan yang signifikan.
Pemangkasan Anggaran Kementerian Pertahanan, PUPR, dan Kesehatan
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi instansi dengan pagu anggaran terbesar, yakni Rp166,2 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, alokasi anggaran kementerian ini berkurang Rp26,9 triliun, sehingga tersisa Rp139,3 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang semula memiliki pagu Rp110,95 triliun mengalami penghematan sebesar Rp81,38 triliun. Dengan demikian, anggaran yang tersisa untuk kementerian tersebut menjadi Rp29,57 triliun.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga terdampak efisiensi anggaran. Dari total pagu Rp105,7 triliun, kementerian ini mengalami pengurangan sebesar Rp19,6 triliun, sehingga menyisakan Rp86,1 triliun.
Penyesuaian Anggaran di Sektor Pendidikan
Selain ketiga kementerian besar tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) turut menghadapi pemangkasan anggaran. Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Dikti Saintek, mengungkapkan bahwa sejumlah alokasi dana untuk beasiswa dan bantuan operasional perguruan tinggi mengalami pengurangan.
Salah satu dana yang terkena efisiensi adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), yang mengalami pemangkasan 50% dari pagu awal sebesar Rp6,018 triliun. Meskipun demikian, Satryo menegaskan bahwa gaji, tunjangan pegawai, tunjangan dosen, dan beasiswa seharusnya tidak terkena pemangkasan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bantuan sosial beasiswa, termasuk KIP Kuliah, pagu awalnya Rp14,69 triliun. Setelah dilakukan efisiensi oleh Dirjen Anggaran, terdapat pengurangan sebesar Rp1,31 triliun. Kami mengusulkan agar dana tersebut dikembalikan ke pagu semula karena masuk dalam kategori yang tidak boleh terkena efisiensi,” ujar Satryo dalam Rapat Kerja Komisi X DPR pada Rabu (12/2/2025).
Pemerintah: Efisiensi untuk Peningkatan Produktivitas
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih optimal. Menurutnya, dana yang berhasil dihemat dapat dialokasikan untuk program yang lebih produktif.
“Dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang benar-benar dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ungkap Suahasil dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Selasa (18/2/2025).
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sebagian dari anggaran yang telah dipangkas akan dikembalikan kepada 17 K/L untuk memastikan keberlanjutan program prioritas.
Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi anggaran dan keberlanjutan program pembangunan di berbagai sektor. Meski menuai beragam tanggapan, langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas belanja negara di tahun 2025.
 secara resmi mengumumkan hasil efisiensi anggaran dari seluruh mitra kerja.){kind=link}