ArahKompas.com – Sebanyak 3.929 personel gabungan telah dipersiapkan untuk mengamankan demo yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung MPR/DPR pada hari ini. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (5/3), “Kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait.”
Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik di sekitar Gedung DPR/MPR untuk mencegah aksi massa memasuki area tersebut.
Susatyo menjelaskan bahwa tindakan terkait rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sekitar Gedung DPR masih bersifat situasional. Hal ini bergantung pada perkembangan situasi di lapangan dan jumlah massa yang turut serta dalam aksi demo tersebut.
“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi,” ujarnya.
Dia juga mengimbau para pemimpin aksi untuk menyampaikan orasi secara santun dan tidak memprovokasi massa. Selain itu, ia menegaskan bahwa para peserta aksi tidak boleh merusak fasilitas umum dan harus menghormati pengguna jalan yang lain yang melintas di depan gedung DPR.
“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” tambahnya.
Salah satu kelompok masyarakat yang akan turut serta dalam aksi demo adalah Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka akan menggelar aksi dengan tema ‘Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia’ sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan pemilu yang curang.
Meri, salah satu koordinator aksi, menyatakan bahwa rencananya aksi tersebut akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Ia mengklaim bahwa lebih dari 1.000 orang dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, aktivis, dan akademisi, akan ikut serta dalam demo tersebut.
Meri juga menyebutkan bahwa dalam aksi tersebut, terdapat 15 tuntutan yang akan disuarakan. Beberapa di antaranya adalah menolak hasil pemilu 2024 yang diduga curang, menurunkan harga sembako, serta mendesak DPR untuk melakukan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilu tersebut.
Sejak dilangsungkannya pemungutan suara pada 14 Februari lalu, terdapat banyak suara yang menyuarakan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024.
Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei menduduki peringkat kedua dan ketiga, adalah di antara yang menyuarakan hal tersebut.
Dugaan kecurangan ini antara lain dipicu oleh masalah dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh KPU, serta dugaan kecurangan yang diduga telah terjadi sejak jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan.
Baca juga: Gede Narayana: Transparansi Informasi Publik PPID Kunci Utama Good Governance
Sumber: CNN.
