Arahkompas.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menetapkan agenda pembahasan yang mendesak terkait Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2025. Dalam sidang paripurna yang dijadwalkan pada Senin pekan depan, tepatnya tanggal 20 Mei 2024, DPR akan memulai diskusi mengenai RAPBN tersebut.
Rencananya, pembahasan RAPBN 2025 akan melibatkan pemerintah. Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, menyatakan bahwa acara tersebut akan mencakup penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2025. Hal ini diungkapkan dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang V tahun sidang 2023/2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Mei 2024.
Tahun anggaran 2025 menjadi tahun pertama bagi pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebagai informasi, Prabowo Subianto bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, pemerintahan yang baru terpilih harus diberikan ruang yang cukup dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun pertama masa jabatannya. Puan menekankan hal ini melalui pidato yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut, yang dibacakan oleh Rachmat Gobel. Meskipun Puan sendiri tidak hadir dalam rapat tersebut, pesannya disampaikan dengan jelas.
Puan juga menyoroti pentingnya APBN tahun depan untuk didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan oleh presiden terpilih. Ia menegaskan bahwa penyusunan APBN 2025 seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintahan yang baru, bukan pemerintahan sebelumnya yang sudah berakhir masa jabatannya.
Sebagai hasilnya, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan saat ini hanya dianggap sebagai dasar sementara. Hal ini termasuk alokasi belanja yang hanya ditujukan untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara, khususnya untuk triwulan pertama tahun 2025, sesuai dengan yang disampaikan dalam pidato Puan.
Pembukaan kembali masa sidang DPR setelah reses selama lebih dari lima pekan, dari 5 April hingga 13 Mei 2024, menandai dimulainya siklus pembahasan APBN tahun anggaran 2025. Masa sidang ini direncanakan akan berlangsung hingga Kamis, 11 Juli 2024, dan akan menjadi panggung bagi DPR untuk mempertimbangkan dan membahas berbagai aspek terkait rencana anggaran tersebut.
Baca juga: Surat Tilang Via WhatsApp, Solusi Efisien Hadapi Lonjakan Pelanggaran Lalu Lintas!
Sumber: Tempo.
