Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memaparkan tiga isu prioritas yang akan diangkat pemerintah Indonesia dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidentcy Series G-20 mendatang. Tiga isu prioritas tersebut adalah pemerataan akses digital, literasi digital, dan arus data lintas batas yang aman.

“Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi komprehensif tentang pemerataan akses digital dan digitalisasi termasuk kelompok yang kurang beruntung,” kata Johnny dalam presentasi bertajuk “Program Pendidikan Eksekutif Pemimpin Muda Politik: Transformasi Digital Inklusif” dalam acara Virtual Public Conversation, Senin (24 Januari 2022).

Dari sisi bisnis, Indonesia mendorong negara-negara G-20 untuk menyamakan kedudukan di dunia digital, kata Johnny.

Menurut Johnny, hal ini harus menjadi salah satu tujuan bersama atau common interest negara G-20 karena keberadaan digital saat ini masih belum berimbang.

“Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan digital innovation network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital,” kata Johnny.

Isu prioritas kedua, tutur Johnny, adalah Pemerintah Indonesia akan mendorong penguatan literasi dan keterampilan digital masyarakat. Pasalnya, literasi dan keterampilan digital merupakan salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif dan yang memungkinkan semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi.

“Guna meningkatkan literasi dan keterampilan digital, Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen G-20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy, sebuah dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat kita jadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G-20,” jelas Johnny.

Sementara itu, dalam isu proritas DEWG ketiga, Menkominfo menyatakan Indonesia akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif, dan berbasis kepercayaan. Dalam konteks ini, dia menyebutkan 4 prinsip, yakni lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

Menkominfo menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional. Di level internasional, digital economy working group menjadikan diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G-20 maupun organisasi-organisasi internasional.

Sedangkan di level nasional, DEWG G-20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G-20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder terkait lainnya.

“Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan,” tandas dia.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan Presidensi G-20 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Karena itu, kata dia, tata kelola digital harus lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri.

“Presidensi G-20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” pungkas dia.

Artikel sebelumyaGolkar Menampik Isu Usungkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
Artikel berikutnyaHari Gizi Nasional & Isu Pangan Lokal di Tengah Pandemi
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments