Kecenderungan partisan pilihan politik pada pemilu lalu masih membayangi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Pilihan politik dalam pemilihan presiden cenderung lebih partisan daripada partai politik.
Hal ini terlihat dari hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas Januari 2022 yang menunjukkan bahwa sikap masyarakat cenderung tidak mampu meninggalkan perilaku partisannya dalam menilai kinerja pemerintah. Hal ini terutama terlihat dalam konteks pilihan politik Pilpres 2019, di mana pemilih non-Jokowi cenderung lebih selektif daripada pemilih Jokowi.
Soal pilihan responden saat Pilpres, pemilih Jokowi cenderung lebih puas dibanding pemilih Prabowo.
Secara keseluruhan, 73,9% publik dalam survei Kompas merasa puas menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sepanjang tahun 2021.
Dari penilaian ini, jika merujuk pada pilihan responden saat pemilihan presiden, pemilih Jokowi cenderung memberikan respons kepuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan responden pemilih Prabowo Subianto.
Dari kelompok responden simpatisan Jokowi, sebanyak lebih kurang 87 persen di antaranya menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan dalam satu tahun terakhir ini. Rata-rata di setiap survei Kompas yang digelar secara periodik ini sikap simpatisan Jokowi cenderung konsisten dalam menilai kinerja pemerintah. Bisa dikatakan, simpatisan Jokowi ini menjadi penopang utama dukungan publik pada pemerintah.
Sebaliknya, mereka yang bukan pemilih Jokowi, yang kemudian dalam survei ini dikategorikan sebagai simpatisan Prabowo, cenderung lebih kritis karena sikapnya juga konsisten lebih sedikit yang menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah dibandingkan dengan kelompok responden pemilih Jokowi.
Sikap oposan yang cenderung kritis terhadap kinerja pemerintah memang disumbang lebih banyak oleh mereka yang di pemilu presiden lalu lebih memilih Prabowo.
Lebih kurang hanya separuh dari kelompok ini yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sisanya menyatakan tidak puas. Sikap ini relatif konsisten ditunjukkan oleh kelompok simpatisan Prabowo ini dari sejumlah survei yang digelar Kompas. Hal ini menyimpulkan, sikap oposan yang cenderung kritis terhadap kinerja pemerintah memang disumbang lebih banyak oleh mereka yang di pemilu presiden lalu lebih memilih Prabowo.
Keterbelahan ini relatif berlangsung konsisten dari survei ke survei, terutama dalam menilai kinerja pemerintah. Jika melihat gejala ini, isu penilaian terhadap kinerja pemerintah belum bebas dari isu partisan sebagai residu dari persaingan di pemilihan presiden sebelumnya. Hanya sedikit kelompok responden yang cenderung bebas menilai tanpa dipengaruhi oleh isu partisan pilihan mereka di pemilihan presiden lalu.
Dari kelompok responden simpatisan Jokowi, lebih kurang ada 15,9 persen yang cenderung kritis pada kinerja pemerintah. Hal yang sama juga tampak dari simpatisan Prabowo, di mana 43,1 persen yang cenderung menilai positif kinerja pemerintah. Tentu gejala ini menjadi sinyal baik untuk menumbuhkan obyektivitas penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Keyakinan
Gejala keterbelahan sikap terhadap kinerja pemerintah ini tidak saja terekam dari sikap kepuasan, tetapi juga soal keyakinan. Mereka yang yakin kinerja pemerintahan Jokowi-Amin akan lebih baik lagi sepanjang sisa dua tahun masa periodenya ini lebih banyak disebutkan oleh simpatisan Jokowi. Mayoritas dari simpatisan Jokowi (86 persen) meyakini kinerja pemerintah akan jauh lebih baik lagi di sisa pemerintahannya dua tahun ke depan.
Sebaliknya, dari kelompok responden pemilih Prabowo cenderung terbelah. Dari kelompok ini, sebanyak 44,4 persen menyatakan keyakinannya bahwa kinerja pemerintah akan lebih baik lagi ke depan. Namun, separuh sisanya (55,6 persen) cenderung tidak yakin pemerintah akan lebih baik lagi dalam bekerja.
Tentu jika membandingkan antara tingkat kepuasan dan tingkat keyakinan, kelompok simpatisan Prabowo cenderung lebih kritis karena tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Namun, jika melihat faktor keyakinan ke depan, ada harapan yang ditekankan di sini.
Terbelahkan sikap ini bisa jadi merupakan sinyal bahwa di kelompok simpatisan Prabowo pun juga berharap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin akan jauh lebih baik lagi, terutama di sisa dua tahun masa pemerintahannya ke depan.
Partai politik
Jika keterbelahan tampak dari latar belakang pilihan presiden di 2019 dalam menilai kinerja pemerintah, hal sedikit berbeda cenderung ditunjukkan oleh respons publik berdasarkan latar belakang pilihan partai politik.
Secara umum ada tiga kategori, yakni pertama, kategori simpatisan partai-partai pendukung pemerintah yang menilai positif kinerja pemerintah. Di kelompok ini simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi garda terdepan penopang dukungan publik ke pemerintahan Jokowi-Amin.
Di bawah PDI-P, ada Partai Kebangkitan Bangsa yang sama-sama berada pada kuadran paling kanan atas dengan tingkat kepuasan serta keyakinan tinggi pada pemerintahan Jokowi-Amin. Tentu wajar kedua partai ini jika dipersonifikasikan mewakili latar belakang politik Jokowi yang notabene kader dari PDI-P dan KH Ma’ruf Amin yang dikenal sebagai salah satu deklarator PKB.
Selain PDI-P dan PKB, ada sejumlah partai yang juga masuk kategori ini dengan derajat keyakinan dan kepuasan yang tidak sebesar yang ditunjukkan simpatisan kedua partai tersebut. Mereka adalah simpatisan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasdem.
Kategori kedua adalah simpatisan partai yang cenderung tidak sejalan dengan posisi politik partai yang didukungnya dalam pemerintahan Jokowi-Amin. Di kategori ini, ada simpatisan Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Simpatisan Partai Demokrat cenderung masuk kategori mendukung kinerja pemerintah, meskipun kepuasan dan keyakinannya masih jauh di bawah simpatisan PDI-P dan PKB. Padahal, Partai Demokrat sejauh ini dikenal sebagai partai oposisi karena berada di luar pemerintahan Jokowi.
Hal yang sama juga ditunjukkan oleh simpatisan Partai Gerindra yang cenderung terbelah antara mendukung dan kritis terhadap kinerja pemerintah. Tentu ini sedikit berbeda dengan sikap Partai Gerindra, yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi, partai ini masuk dalam pemerintahan dengan menduduki jabatan di kabinet.
Hal ini semakin kuat karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipercaya menjadi Menteri Pertahanan. Sementara simpatisan PPP cenderung lebih kritis ke kinerja pemerintah, meskipun partai pilihannya selama ini setia berada di dalam pemerintahan.
Kategori ketiga adalah kebalikan dari kategori pertama. Jika kategori pertama dikenal sebagai simpatisan loyal pemerintahan Jokowi, di kategori ketiga ini dikenal sebagai oposan loyal dari pemerintah.
Satu-satunya simpatisan partai yang masuk dalam kategori ini adalah pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari kuadran tampak simpatisan PKS masuk kategori paling rendah tingkat kepuasan sekaligus tingkat keyakinannya pada kinerja pemerintahan Jokowi-Amin.
Menilai kinerja pemerintahan memang masih menjadi isu yang belum bebas dari sentimen partisan.
Pada akhirnya, menilai kinerja pemerintahan memang masih menjadi isu yang belum bebas dari sentimen partisan. Isu-isu yang di atas kertas semestinya bisa dipandang secara obyektif masih berpotensi dibayangi oleh kepentingan-kepentingan elektoral.
Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagaimana di 2024 nanti isu-isu yang semestinya bisa dimaknai secara obyektif tidak lagi diwarnai oleh sentimen-sentimen partisan hanya karena perbedaan pilihan politik. Semoga.
